Pemerintah Indonesia harus belajar dari insiden penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Diraja Malaysia. Penangkapan yang didahului dengan penembakan itu juga membuktikan bahwa Malaysia tidak menghargai Indonesia.
"Perilaku Malaysia tidak menghargai Indonesia dengan menembaki petugas DKP. Tidak perlu ditembak apalagi mereka tahu itu petugas resmi. Ini sangat tidak menghormati," ungkap anggota Komisi I DPR Hidayat Nurwahid kepada okezone, Rabu (18/8/2010).
Karena itu, tandas Hidayat, sangat pantas jika pemerintah memberikan teguran keras melalui nota diplomatik.
Hanya saja, lanjutnya, kasus ini jangan sampai berlanjut dengan aksi sweeping terhadap warga Malaysia yang hanya akan merusak citra Indoensia.
Permasalahan ini sebenarnya dipicu masalah perbatasan yang sudah sejak lama terjadi. Karena itu, DPR meminta pemerintah menjadikan kasus ini sebagai pelajaran dan menjadikan penyelesaian sengketa perbatasan, tidak hanya dengan Malaysia, menjadi prioritas.
"Setidaknya pada periode pemerintahan ini, kami menunggu pemerintah mengajukan draft UU perbatasan. Walau bagaimanapun masalah perbatasan menjadi domain pemerintah, jadi bukan DPR yang mengajukan draft UU-nya," tandas politisi dari Fraksi PKS ini.
Meski demikian, lanjutnya, DPR tetap menjalankan peran semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangannya untuk mencai solusi masalah ini. Pada Rabu siang ini, katanya, Komisi I DPR akan bertemu pihal Vietnam untuk membahas masalah perbatasan di Natuna.
"Siang ini kami akan bertemu dengan delegasi Vietnam membahas perbatasan di Natuna. Kami harap pemerintah segera membuat draft UU Perbatasan. Pemerintah kan yang paling sering bertemu dengan pihak pemerintah negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Brunai Darussalam, Filipina, Timor Timur, Australia. Tentu ini domain pemerintah dan mereka lebih tahu permasalahan ini," kata Hidayat.
1 komentar:
شركة رش مبيدات بتبوك
شركة تنظيف فلل بالدمام
ارقام شركات مكافحة الحشرات بتبوك
شركة رش دفان بتبوك
Posting Komentar